Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus pada DISDUKCAPIL Kota Jambi)

S Samsuddin

Abstract


Pada prakteknya penilaian terhadap kinerja pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Karena penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu pegawai dalam kurung waktu tertentu.
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Dengan mengadopsi pemikiran Dwiyanto, digunakan konsep pengukuran kinerja dengan lima indikator yaitu produktifitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Produktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kualitas pelayanan digunakan untuk mengukur kualitas layanan yang diterima oleh publik. Selanjutnya responsivitas menunjukkan sejauhmana pegawai layanan mempunyai daya tanggap, mengenali kebutuhan, aspirasi, harapan dan keinginan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan program. Sedangkan Responsibilitas menjelaskan pelaksanaan kegiatan pegawai dan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan Akuntabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan kegiatan satuan kerja konsisten dengan kehendak masyarakat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian ditentukan dengan metode purposive, yaitu ditentukan dengan sengaja bahwa penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara, observasi serta studi pustaka.
Hasil yang didapatkan ternyata bahwa. Produktifitas pelayanan publik dari segi kemampuan petugas dan kinerja pelayanan dapat disimpulkan sudah efisien hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil nilai 70% responden mengatakan baik. Kualitas pelayanan dari segi kepuasan kinerja pelayanan, ketepatan waktu pelayanan, kenyamanan lingkungan dan sarana dan prasarana baik yaitu rata-rata hasil kuesioner 41% sedangkan responsivitas diukur dari kinerja pemberian pelayanan, kedesiplinan, prosedur pelayanan dan kecepatan pelayanan. Hasil akhir yang menonjol dari responsivitas dapat dinilai kualitas baik dengan rata-rata 51% kualitas baik, selanjudnya responsibilitas diukur dari kesesuaian biaya dan keadilan pemberian pelayanan sudah baik ini dilihat dari rata-rata nilai responsibilitas adalah 45% dan Akuntabilitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, sudah baik karena dari hasil penjumlahan kuesioner 70% responden mengatakan bertanggung Jawab.

Keywords


Kinerja; Pelayanan Publik;

Full Text:

PDF

References


Dwiyanto Agus. Manajemen Pelayanan Publik: (Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif), Gadjah Mada Universiti Prees. Cet- pertama, 2010.

Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik,(Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi) Penerbit Gava Media Yogyakarta. Cet- pertama, 2011.

Hesti Puspitosari dkk, Filosofi Pelayanan Publik. Setara Press (kelompok INTRANS publishing). 2011.

Kumorotomo Wahyudi. Akuntabilitas Birokrasi Publik, kerjasama Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar.Cet-kedua, 2008.

Lijan Poltak Sinambela, dkk, Reformasi Pelayanan Publik, Penerbit. Bumi Aksara, Jakarta. Cet-ke lima, 2010.

Moleong Lexi, Metodelogi Penelitian Kuantitatif. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung 2010.

Napitupulu Paimin, Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction. Penerbit PT. Alumni Bandung. Cet-kedua, 2012.

Nurmandi Achmad, Manajemen Pelayanan Publik, Penerbit. PT. Sinergi Visi Utama, Yogyakarta. Cet-Pertama, 2010).

Ratminto & Winarsih, Manajemen Pelayanan,(Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal). Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta. Cetakan ke Sembilan. 2012.

Silalahi, U. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press. 2006.

Supriyanto budi. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langka Strategis) penerbit CV. Media Brilian. Cet-pertama, 2009.

Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Penerbit Refika Aditama Bandung. Cet-Pertama. 2009.

Warisno Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Usu Repository, 2008.

Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 7 Tahun 2007, tentang administrasi Kependudukan.

Peraturan Walikota Jambi, nomor 38 tahun 2009 tetang (petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Kota Jambi nomor 7 tahun 2007 tentang administrasi kependudukan.

Peraturan Walikota Jambi nomor 7 tahun 2009 tentang (fungsi dinas, secretariat, bidang dan rincian tugas sub bagian, seksi, UPTD serta tata kerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi.

Bappeda Kota Jambi, data diolah dari BPS, BKBKS, PMKS, Kandep Agama.




DOI: http://dx.doi.org/10.24905/jip.v1i2.606

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Collaboration with:


The work is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License