Modal Sosial Untuk Kapasitas Community Governance (Studi Kasus Perempuan Pesisir Kelurahan Sulaa Kota Baubau)

Andy Arya Maulana Wijaya

Abstract


Penelitian ini betujuan untuk memberikan sudut pandangan yang lain tentang peran perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa Kota Baubau. Bahwa peran perempuan pesisir tidak saja terbatas pada peran domestiknya saja, namun dengan pengelolaan modal sosial perempuan pesisir juga dapat berkontribusi dalam governance di tingkat lokal.

Terdapat beberapa temuan dalam penelitian ini, yakni modal sosial perempuan pesisir yang nampak pada kelompok-kelompok perempuan pesisir dapat mengelola keberlanjutan organisasi perempuan pesisir pada tataran modal sosial bonding, bridging dan linking. Dalam hal modal sosial bonding ditunjukkan dengan Kepemimpinan organisasi kelompok perempuan yang cukup efektif dalam mengelola organisasi, adanya kesadaran gerakan menabung, dan berlangsungnya proses berbagi informasi dan pengetahuan; untuk modal sosial bridging Ditunjukkan dalam bentuk jaringan kerjasama dengan kelompok lain, dengan jaringan ini kemudian kelompok perempuan pesisir memproduksi berbagai inovasi usaha dan berbagai pengetahuan umum lainnya; serta modal sosial linking Ditunjukkan pada adanya partisipasi kelompok perempuan pesisir baik dalam pengembangan kelompok, pelatihan,  pemasaran produk usaha mereka, serta pemerolehan bantuan dari Pemda. Namun, perubahan lingkungan, kemampuan sumberdaya serta tuntutan yang terus berubah memerlukan adanya adaptasi terus menerus terhadap kapasitas kelompok perempuan pesisir, oleh karena itu dalam persoalan dukungan pemerintah daerah Kota Baubau tetap diperlukan.


Keywords


community governance; modal sosial; perempuan pesisir;

Full Text:

PDF

References


Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln, (2009)., Hanbook Of Qualitative Research, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.s

Dwiyanto, Agus (ed). (2008). Good Governance dalam Pelayanan Publik, Yogyakarta: UGM Press

Field, John. 2010., Modal Sosial, Bandung: Kreasi Wacana.

Halsall, J. P. (2012). Community Governance Where did it go Wrong. JOAAG, Vol. 7. No. 2

Hamid, Abdul Rahman. (2011). Orang Buton: Suku Bangsa Bahari Indonesia. Yogyakarta: Ombak.

Sudarmo, (2011). Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance, Surakarta: Smart Media.

Suharto, Edi. (2010) cet-5., Analisis Kebijakan Publik: Dilengkapi Contoh-Contoh Naskah Kebijakan (Policy Paper), Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. (2011) cet-3., Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.

Stocker, Gerry. (1998). Governance as Theory : Five Proposition. UNESCO : Blackwall Publisher

Kooiman, Jan. et.al. (2008). Interactive Governance and Governability an Introduction, The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies, ISSN 1602-2297. http://www.journal-tes.dk/

Purwosantoso, (2003). Pengembangan Modal Sosial dalam Rangka Pengembangan Otonomi Desa: Suatu Tantangan. Jurnal Dinamika Pedesaan dan Kawasan Volume 3, Halaman 46-64.

Raharja, Sam’un Jaja. (2009). Paradigma Governance dalam Penerapan Manajemen Kebijakan Sektor Publik pada Pengelolaan Sungai. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei-Agustus 2009, Volume 16, Nomor 2, hlm. 82-86.

Sudarmo, (2009), “Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatan-hambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance”, Jurnal Ilmu Administrasi, vol. 5 no. 2 (Nov). page 117-132.

Sudarmo. (2008). Social Capital untuk Community Governance, Jurnal Spirit Publik, Volume 4, Nomor 2 Halaman 101-112.

Jurnal Online

Ansell, Chris dan Alison Gash, (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Adminidtration Research (JPAR) 18: 543-571. diakses melalui http://scholar.google.co.id (20/04/2014. Pukul 15.00 wib).pdf

Blaug, Ricardo,Louise Horner,Amy Kenyon &Rohit Lekhi, (2008). Public value and local communities: A literature review, The Work Foundation. Diakses melalui : http://citeseerx.ist.psu.edu (14/10/2013. Pukul 14.00 wib).pdf

Bowles, Samuel and Herbert Gintis, Social Capital and Community Governance. (2002). TheEconomic Journal 112 (November), F419-F436. Royal Economic Society. Diakses melalui http://tuvalu.santafe.edu/~bowles/SocialCapital.pdf. (10/10/2013. pukul 22.00 wib) .pdf

Coleman, JS. (1988). Social Capital In The Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology 94: S95-S210. (14/10/2013. Pukul 14.00 wib)

Eversole, Robyn. (2011)., Community Agency and Community Engagement: Re-theorising Participation in Governance, Journal of Public Policy / Volume 31 pp 51-71, http://journals.cambridge.org/abstract_S0143814X10000206 (10/10/2013. pukul 22.00 wib) .pdf

Lin, Nan. (1999). Building a Network Theory of Social Capital, Connections volume 22(1) :28-51. diakses melalui : http://www.insna.org/Connections-Web/Volume22-1/V22%281%29-28-51.pdf. (diakses, 10/10/2013. Pukul 22.00 wib) .pdf

Totikidis V, Armstrong A F & Francis R D. (2005). The Concept of Community Governance: A Preliminary Review, disampaikan dalam Refereed paper presented at the GovNet Conference, Monash University, Melbourne, 28-30th November 2005. Diakses melalui http://vuir.vu.edu.au. (diakses, 10/10/2013. pukul 22.00 wib) .pdf

van Oorschot, Wim and Ellen Finsveen. 2010. Does the welfare state reduce inequalities in people’s social capital?, dalam International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 30 Nos. 3/4, pp. 182-193. Diakses melalui : www.emeraldinsight.com/0144-333X.htm (diakses, 14/10/2013. 14.00 wib) .pdf




DOI: http://dx.doi.org/10.24905/jip.v1i1.436

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Collaboration with:


The work is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License