Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman

Suhardi Mukhlis, Rendra Setyadiharja

Abstract


Poros maritim adalah salah satu paradigma pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh wilayah yang berbasis kemaritiman seperti Provinsi Kepulauan Riau. Dengan paradigma pembangunan tersebut ekspektasinya adalah pembangunan di wilayah berbasis maritim akan merasa lebih adil dan sesuai dengan karakter wilayah maritim tersebut dibanding pembangunan yang seolah diseragamkan dengan paradigma kontinental. Budaya kemaritiman seyogyanya adalah budaya asli Indonesia, dimana Indonesia adalah Negara Kepulauan. Hal paling esensi adalah masyarakat di wilayah maritim harus meresapi kembali budaya maritim. Dengan penguatan nilai-nilai budaya maritim akan lebih memperkokoh semangat pembangunan di wilayah maritim, dengan kembali mengenal jati diri kemaritiman maka akan semakin baiklah kualitas sumber daya manusia yang memang memahami sikap dan nilai-nilai kemaritiman tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang kemudian melahirkan konsep community development dengan internalisasi nilai-nilai budaya maritim khususnya bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan memadukan konsep budaya maritim dan konsep community development maka penelitian ini akan menghasilkan sebuah konsep untuk penguatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang outputnya adalah kesadaran memiliki wilayah maritim, dan kemudian akan lahirlah semangat mempertahankan wilayah maritim tersebut dengan segala karakteristik daerah yang kemudian akan memperkuat Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi berbasis kemaritiman. 


Keywords


Budaya, Maritim, Community Development.

References


Baiquni. (2014). Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim. Makalah disampaikan pada Kongres Maritim Indonesia pada 23-24 September 2014 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Dahlan, Ahmad. (2014). Sejarah Melayu. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia

Effendi, Tenas. (2006). Tunjuk Ajar Melayu. Yogyakarta. Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu

Fulbright, Karen. Anderson. Aupos, Patricia. (2006). Communitie Change: Theories, Practice and Evidence. Washington. The Aspen Institute

ICMM. (2002). Community Development Toolkit. London. ICMM

Jalasena. (2012). Jalan Terjal Menuju Kemerdekaan Maritim. Jurnal. Edisi No.08 Agustus Tahun II 2012. Hal.6-12

Lianto. (2013). Aktualisasi Hirarki Teori Kebutuhan Abraham Maslow Bagi Peningkatan Kinerja Individu Dalam Organisasi. Jurnal Online.

Marsetio. (2014). Manajemen Stategis Negara Maritim dalam Perspektif Ekonomi dan Pertahanan. Makalah. Disampaikan pada orasi ilmiah di Jakarta pada Tanggal 20 November 2014

Mukhlis, Suhardi. (2013). Transformasi Nilai Budaya Melayu Dalam Sikap Masyarakat, Kepemimpinan Pemerintahan, dan Etos Kerja Pelayanan Publik Aparatus Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Disertasi. Johor. Universitas Teknologi Malaysia

Narwoko. Dwi, Suyanto, Bagong. (2004). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta. Prenadamedia Group

Rektor IPB. (2015). Menegakkan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim, Beberapa Catatan IPB. Makalah disampaikan pada Konvensi Kampus XI Forum Rektor Indonesia di Medan 23 Januari 2015

Supartono. (2001). Ilmu Budaya Dasar. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Turner. Jonathan. H. (2001). Handbook of Sociological Theory. Newyork. Springer

Wijaya, Mendra (2015). Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Diakses dari www.id.scribd.com pada tanggal 26 Desember 2015




DOI: http://dx.doi.org/10.24905/jip.v2i1.633

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Collaboration with:


The work is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License