Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara

Hady Santika, Budi Santoso, Hadi Mahmudi

Abstract


Pemekaran daerah merupakan upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap kinerja ekonomi dan pelayanan publik  serta tingkat pemerataan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, lokasi penelitian ini di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi, kinerja pelayanan publik dan pemerataan ekonomi  setelah pemekaran daerah mengalami peningkatan. Pemekaran daerah di Lombok Utara memberikan dampak positif  bagi pembangunan daerah dan memperoleh penghargaan di berbagai bidang baik tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional


Keywords


Kinerja; Otonomi Daerah; Pemerataan Ekonomi

Full Text:

PDF

References


Adi, P. (2012). Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali).Repository

Fattah, A. R. (2013). Analysis of Regional Economic Development in the Regency/Municipality at South Sulawesi Province In Indonesia. Journal of Economics.Repository

Harmantyo, D. (2007). PEMEKARAN DAERAH DAN KONFLIK KERUANGAN Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia. Makara Sains, 11(1), 16-22.

Harmantyo, D. (2011). Desentralisasi, otonomi, pemekaran daerah dan pola perkembangan wilayah di Indonesia. Geografi.Ui.Ac.Id.Repository

Hilman, Y. A. (2017). Kelembagaan Kebijakan Pariwisata di level Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 2(2), 150.Crossref

Jhingan, M. (1985). The economics of development and planning (with special reference to India).e-Book

Mariani, L. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Sesudah Pemekaran Daerah. Jurnal Akuntansi, 1(2).e-Journal

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. (2009). Perencanaan dan pengembangan wilayah.e-Book

Simangunsong, F. (2015). KAJIAN PENGGALIAN POTENSI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal, 5(1), 38-49. Crossref

Simangunsong, F. (2016a). Kajian Desain Penataan Daerah Bidang Manajemen Pemerintahan Di Provinsi Papua Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 1(1), 49.Crossref

Simangunsong, F. (2016b). Kajian Desain Penataan Daerah Bidang Manajemen Pemerintahan Di Provinsi Papua Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 1(1), 49.Crossref

Simangunsong, F., & Simangunsong, F. (2016). Kajian Desain Penataan Daerah Bidang Manajemen Pemerintahan Di Provinsi Papua Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 1(1).Crossref

Sudiar, S. (2017). Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia. E-Journals.Unmul.Ac.Id, 1(3), 389-400.e-Journal

UNDP, B. N.-J., & 2008, undefined. (n.d.). Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah. Academia.Edu.Repository

Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 1(2), 332.Crossref




DOI: http://dx.doi.org/10.24905/jip.v3i1.868

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Collaboration with:


The work is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License