PUTUSAN PERKARA PIDANA SEBAGAI DASAR PENINJAUAN ULANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dwijoyo Hartoyo, Kus Rizkianto

Abstract


Abstrak  

 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yakni putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Namun, bagaimanakah akibat hukumnya jika putusan Mahkamah Konstitusi dibuat atas dasar tindak pidana penyuapan?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun hasil dari penelitian ini antara lain : (1) akibat hukum jika putusan Mahkamah Konstitusi dibuat atas dasar tindak pidana penyuapan adalah Batal demi hukum dengan segala akibatnya, dan (2) Putusan perkara pidana dapat dijadikan sebagai dasar peninjauan ulang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi

 

Kata Kunci : Peninjauan Ulang, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.