Pemohon (Legal Standing) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menurut Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Imam Asmarudin

Abstract


Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Permasalahan yang sering timbul dalam pilkada adalah dalam penentuan pihak pemenang dalam Pemilukada, seringkali ketika sudah ditentukan pemenang dari pemilukada tersebut muncul permasalahan tentang hasil penghitungan dari masing-masing pihak, sehingga pihak yang merasa dicurangi dalam penghitungan hasil Pemilukada menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : legal standing, pemilukada


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.