REKONSTRUKSI PERALIHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN BERBASIS NILAI KEADILAN DI PULAU JAWA

Evy Indriasari

Abstract


Pasal 3d PP No. 41 Tahun 1964 menyatakan bahwa dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas Tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kabupaten dimana ia bertempat tinggal. Namun ketentuan ini justru menghambat terjadinya peralihan hak atas tanah pertanian saat ini. Hal ini dikarenakan salah satu pihak tidak memperoleh haknya yaitu tidak bisa mengikatkan jual beli tersebut dalam Akta Jual Beli dan secara otomatis Pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanahnya tidak dapat dilaksanakan sehingga ketentuan Pasal 3d PP No. 41 Tahun 1964 harus segera direvisi.

 

Kata Kunci : Rekonstruksi, Peralihan Hak Atas Tanah

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.