Efektivitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam Penertiban Sertifikat Tanah

Mia Merlina, Sri Sutjiatmi

Abstract


Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada dasarnya berkewajiban memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Seperti yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Kepala BPN R.I No. 1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Bentuk pelayanan prima yang dimaksud berupa efektifitas pelayanan dalam penerbitan sertifikat tanah. Tetapi dalam penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal masih kurang efektif karena kurangnya memberikan informasi tentang kejelasan proses penerbitan sertifikat tanah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, merupakan penelitian yang mendeskripsikan gambaran mengenai efektifiatas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal kurang efektif. Belum sesuai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang berlaku. Faktor yang menghambat dalam penerbitan sertifikat tanah yaitu masyarakat kurang memahanmi persyaratan atau prosedurnya, karena kurangnya sosialiasasi secara langsung dari pihak Kantor Pertanahan kepada masyarakat. Dari hambatan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pelayanan dan ketepatan waktu yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Maka seharusnya Kantor Pertanahan mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai penerbitan sertifikat tanah.

Full Text:

PDF

References


Andrian Sutedi. 2012. Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta : Sinar Grafika.

Badudu. J.S dan Sutan Mohammad Zain. 2011. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Bambang Istianto. 2011. Demokrasi Birokrasi. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Gibson. 2005. Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Erlangga.

Hadari Nawawi. 2010. Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan. Yogyakarta : Liberty.

Harbani Pasolong. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.

Inu Kencana Syafei. 2001. Ilmu Administrasi. Jakarta : Bananaman Pressindo.

Joses S, Jimmy. 2010. Panduan Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta : Visimedia

Lexy Moleong. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Karya.

Lijan P. Sinambela. 2008. Reformasi Pelayanan publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara.




DOI: http://dx.doi.org/10.24905/pgj.v1i2.1245



DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.24905/pgj.v1i2.1245.g933

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Pancasakti Government Journal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Prodi Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Pancasakti Tegal