Main Article Content

Abstract

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kebijakan untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam mensukseskan kebijakan Bela Beli Kulon Progo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelilitan didapat bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membawa dampak perekonomian yang sangat luar biasa bagi masyarakat, karena produk-produk lokal diwajibkan untuk masuk ke dalam toko modern tersebut. Kebijakan inilah yang pada akhirnya menumbuhkan partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara tidak langsung berhasil, hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk UMKM yang sudah masuk ke dalam toko modern di Kabupaten Kulon Progo, setidaknya produk lokal tersebut sudah bersaing dengan produk nasional. Selain itu poin keaktifan dan kesempatan juga merupakan salah satu indicator yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Bela Beli Kulon Progo.

Keywords

Kebijakan Partisipasi Masyarakat Produk UMKM Pemberdayaan Masyarakat

Article Details

References

  1. Corynta, I. (2011). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah. Journal of Accounting and Investment. 12(2).
  2. Gunawan, G. (2018). Pengaruh Penyuluhan Pembangunan Dan Pengetahuan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Sabu Rai) Pada Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulan. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, 4(1), 39–46.
  3. Kurniati, D. P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). Jurnal Administrasi Publik. 1(4).
  4. Mustanir, Ah. (2018). Pengaruh Motivasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. JCG?: Jurnal Clean Goverment. 2(1).
  5. Sigiro, B. (2016). Pengaruh Partisipasi Publik, Transparansi Anggaran Dan Komitmen Perumus Kebijakan Terhadap Responsivitas Anggaran. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 12(1), 26–38.
  6. Uceng, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. 5(2).
  7. Nurmanaf, A. R. (2003). Partisipasi Masyarakat Petani Terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 1(2), 13.
  8. Salim, A. (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif edisi kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana
  9. Asshofi, M.K. (2017). Kebijakan Bela Beli Bupati Hasto Wardoyo dalam Perspektif Nomokrasi Islam. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. 6(1), 41–83.