Main Article Content

Abstract

Artikel ini membahas tentang politik birokrasi pengangkatan perangkat Desa pasca Pilkades, dihubungkan dengan UU Desa dan UU Bebas KKN. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, secara kualitatif mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian diantaranya: (1) Berdasarkan UU Desa, pengangkatan perangkat Desa didasarkan dari pembentukan tim rekrutment oleh kepala Desa, pelaksanaan rekrutment, rekomendasi Camat, serta pembuatan keputusan kepala Desa untuk perangkat Desa terpilih. Pemberhentian perangkat Desa dilakukan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. (2) Politik birokrasi yang dilakukan oleh calon kepala Desa sebelum memenangkan Pilkades, dan setelah menjadi pemenang Pilkades dengan mekanisme pemberian  jabatan kepada kroni maupun keluarganya, yang menjadi tim sukses pemenangan Pilkades. (3) Kedudukan UU Bebas KKN dalam rangka mempertegas serta memberikan gambaran mengenai kegiatan politik birokrasi pengangkatan perangkat Desa pasca Pilkades merupakan tindakan Nepotisme dalam Pemerintahan Desa.

Keywords

Birokrasi; Perangkat Desa; Pilkades

Article Details

References

  1. Abdul Rohman. (2020). Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa. Syiar Hukum, 62-82.
  2. Aritija Al-Kautsar. (2008). Korupsi Politik di Negara Indonesia (Cetakan Pertama). Yogyakarta: FH UII Press.
  3. Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik), Yogyakarta: Graha Ilmu.
  4. Aisyah Girindra, dkk,. (2003). Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani (Cetakan I), Jakarta: Almawardi Prima.
  5. Al-Chaidar. (1998). Reformasi Prematur (Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total), Jakarta: Darul Falah.
  6. Bagirmanan. (2004). Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta: UII Press.
  7. Bur Rusanto. (2005). Keadilan Sosial, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Ikhwan Fahrojih. (2016). Pengawasan Keuangan Negara (Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR), Jakarta Timur: Intrans Publishing.
  8. Indroharto. (2000) Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradidan Tata Usaha Negara Buku I (Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
  9. Juhaya. S. Praja. (2011). Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung: Pustaka Setia.
  10. Mariani. (2020). Kepala Desa Wajib Mengetahui Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa dan RT, Jakarta: Jakarta: Ombudsman RI, 21 (4), HYPERLINK "https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-wajib-memahami-prosedur-pemberhentian-perangkat-desa-dan-rt" https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-wajib-memahami-prosedur-pemberhentian-perangkat-desa-dan-rt
  11. Sulchan Yasin (1997). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Amanah.
  12. Soerjono Soekanto dan Sri Mmudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.
  13. S.T. Dwi Adiyah Pratiwi. (2020), Kepala Desa Bukanlah Raja: Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Jakarta: Ombudsman RI, 20 (5), HYPERLINK "https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa" https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa .
  14. Unggul Sugiharto, dkk,. (2020). Elektabilitas Calon Kepala Desa Serentak di Kec. Taman Kab. Pamalang Tahun 2018, IGJ: Kajian Politik – Pemerintahan, 3 (1) 2020, 1-13, https//doi.org/10.24905/igjv3i1.1475.
  15. Wildanun. (2020), Kades Asemi Nunulai Diduga Tabrak Aturan Pemberhentian Aparat Desa, Jakarta: Inilahsultra.com, 26(3), HYPERLINK "https://inilahsultra.com/2020/03/26/kades-asemi-nunulai-diduga-tabrak-aturan-pemberhentian-aparat-desa/" https://inilahsultra.com/2020/03/26/kades-asemi-nunulai-diduga-tabrak-aturan-pemberhentian-aparat-desa/
  16. W. A. W. Widjaja. (2003). Otonomi Desa, Jakarta: Raja Grafindo Persada.