Main Article Content

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa bagaimana pola electoral engagement dan realisasi politik programatik yang dilakukan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) pada saat dan sesudah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Analisis kami membuktikan bahwa adanya policy broker, kesamaan program-program antara kontrak politik buruh-kandidat serta kolaborasi dan konsolidasi yang sistemik lintas federasi/serikat merupakan faktor-faktor pendukung terjadinya kontrak politik antara KBJ dan pasangan kandidat. Kandidat menjanjikan realisasi program-program kontrak politik apabila terpilih, sedangkan KBJ bersedia menjadi mesin politik kandidat yang otonom selama pemilihan kepala daerah di Jakarta berlangsung. Setelah kandidat terpilih, realisasi kontrak politik didistribusikan secara kolaboratif oleh kelompok buruh-Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Distribusi politik tidak hanya ditujukan kepada para pekerja yang mendukung kandidat, namun juga para pekerja yang tidak mendukung kandidat serta kelompok lain di luar kelompok buruh. Artikel ini berargumen bahwa kontrak politik yang identik dengan pertukaran yang partikularistik antara kandidat dan pemilih dalam politik kontemporer di Indonesia tidak terjadi di studi kasus ini sedangkan distribusi politik secara programatik efektif dilakukan oleh kelompok buruh di tengah fregmentasi politik lintas federasi dan reformasi elektoral di Indonesia.


Kata Kunci:


Kata Kunci 1; 


Buruh


Kata Kunci 2;


Politik Programatik


Kata Kunci 3;


Politik Elektoral


Kata Kunci 4;


Kontrak Politik


Kata Kunci 5;


Politik Lokal


 

Keywords

labour programmatic politics electoral politics local politics

Article Details

Author Biographies

Nur Iman Subono, Universitas Indonesia

Magister Ilmu Politik, Universitas Indonesia,

Muhammad Hasan Syamsudin, Universitas Indonesia

Magister Ilmu Politik, Universitas Indonesia,

References

  1. Ardiansa, D., Panghegar, F., Samori, Heru P., & Raffiudin, R. (2018). Transaksi Politik Warga: Mendorong Partisipasi Politik Warga Dalam Pemilu dan Perencanaan Pembangunan. Cakra Wikara Indonesia 2018.
  2. Ardipandanto, Aryojati.(2017)., “Tantangan Gubernur DKI Jakarta dalam Merealisasikan Janji Kampanye”. Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri Vol IX, No.21
  3. Amin, Muryanto .(2011). Fragmentasi Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal POLITIEA Vol.3 No.1 Januari 2011 Universitas Sumatera Utara.
  4. Beeson, Mark & Hadiz, Vedi .(2017).Labor and the politics of structural adjustment in Australia and Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 28:3, 291-309, DOI:10.1080/00472339880000171
  5. Caraway, Teri L .(2017). Institutions and collective action in divided labor movements: Evidence from Indonesia.( Journal of Industrial Relations , SAGE Publications Ltd.)
  6. Djani, Luky & Tornquist , Olle .(2017). Dilemmas of Populist Transactionalism: What are the prospects now for popular politics in Indonesia?( PolGov Research Centre for Politics and Government Department of Politics & Government-FISIPOL UGM).
  7. Ford, Michele .(2014), Learning by doing: trade unions and electoral politics in Batam, Indonesia, 2004-2009. South East Asia Research, 22, 3, pp 341-357 doi: 10.5367/sear.2014.0219.
  8. Habibi, Muhtar .(2013). Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Flaksibel. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 16, Nomor 3, Maret 2013 (187-292).
  9. Iqbal, Said dan Cahyono, S Kahar, .(2018). Pemerintah Gagal Mensejahterakan Buruh? Sebuah Sudut Pandang dari Buruh yang Melawan: Catatan Kritis Perburuhan Tahun 2017. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018.
  10. Juliawan, Benny Hari .(2011). Street-level Politics: Labour Protest in Post-authoritarian Indonesia. Journal of Contemporary Asia Vol. 41, No. 3, Ausgust 2011, pp. 349-370.
  11. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Evaluiasi Pilkada .(2017). Pilkada Transisi Jurnal#10. Evaluasi Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional.
  12. Kitschelt, Herbert .(2000)., Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Polities, in: Comparative Political Studies.
  13. Lane, Max .(2018). The Rise and Decline of Labour Militancy in Batam. Trends in Southeast Asia. ISEAS Yusof Ishak Institute. 2018.
  14. Lane, Max. .(2018). Trade Union’s Initiative To Create Alternative Political Force in Indonesia. Perspective Research at ISEAS-Yusof Ishak Institute Analyse Current Events. ISSUE: 2018 No.34
  15. Lane, Max. (2018). The Politics of Wages and Indonesia’s Trade Unions. Perspective. Research at ISEAS-Yusof Ishak Institute Analyse Current Events. ISSUE:2018 No.4 page. 3-4).
  16. Arsip Nasional Republik Indonesia.(2019). Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) 2019 Penerbit Arsip Nasional Republik Indonesia Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560
  17. Perkumpulan Sosdem Indonesia. (2011). Jurnal Sosial Demokrasi Vol. 10>4>Januari-Maret). Buruh dan Politik: Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Indonesia Pascareformasi.
  18. Setiawan, Ade. (2011). Gerakan Penolakan/Penunututan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 oleh Serikat Buruh di Kabupaten Gresik.
  19. Savirani, Amalinda, and Edward Aspinall .(2017), Adversarial Linkages: The Urban Poor and Electoral Politics in Jakarta, in: Journal of Current Southeast Asian Affairs, 36,3, 3-34.
  20. Saleh, Mohammad Didit. (2017). Gerakan Buruh dan Eskperimentasi Politik: Studi Kasus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kabupaten Bekasi. Institute for Strategic Initiatives.
  21. Stokes, Susan C., Dunning, Thad., Nazareno, Marcelo., & Brusco, Valeria.(2013).). Bokers, Voters, and Clientelism The Puzzle of Distributive Politics. Cambrige University Press.
  22. Triyono, (2016). Analisis Prospek Politik Buruh Pasca Pemilu 2014. Jurnal Review Politik Volume 06, No 01 Juni 2016.
  23. Tomsa, Dirk and Ufen, .(2013). Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and electoral competition in Indonesia, Thailand and the Philippines. Routledge.
  24. Zuhdan, Muhammad. (2017). Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah: Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi.