Main Article Content

Abstract

Ditengah merebaknya pandemi Covid-19 yang semakin memperlihatkan peningkatan jumlah pasien positif di wilayah Provinsi Maluku Utara, dibutuhkan kebijakan reaktif. Kebijakan ini terutama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur penanganan, tata kelola hubungan kewenangan dan koordinasi lintas level pemerintahan yang masih bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penanganan kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di tengah pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif serta pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perikanan sebagai bagian dari kebijakan strategis mengalami ancaman yang serius karena pandemi Covid-19.  Imbasnya adalah berhentinya sektor produksi yang berakibat kerugian bagi para nelayan. Efek yang terjadi yakni adanya gap antara produksi ikan dan tenaga yang harus dikeluarkan para nelayan. Sedangkan pada sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan perluasan rumah sakit cadangan dengan memanfaatkan lahan yang ada.  Selain itu juga, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan alat atau mesin polymerase chain reaction (PCR) sehingga pemerintah pusat menyediakan 1 unit PCR untuk Maluku Utara.

Keywords

Kebijakan Publik Kebijakan Strategis Kapasitas Pemerintah

Article Details

References

  1. Ashgata ,“ Strong Nations, Weak Nations, and the Enigma of Effective governability”Chasles O. Joones, 1992. Pengantar Kebijakan Publik. Cet 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
  2. Dunn, William, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
  3. Edi Suharto, Phd. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial Cetakan Pertama Mei (Bandung. Penerbit ALFABETA).
  4. Know. Published by Oxford university Press.Inc.2010, 198 madison Avenue,New York, New York.10016,p. 8
  5. Ibrahim, A. H., Husen, T., Hariyatmoko, K., Djae, R. M., & Wance, M. (2021). Implementation of Standard Operational Procedures (SOP) Information Dissemination of BMKG Tsunami Early Warning at the Geophysical Statium of Ternate. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2317-2327.
  6. Nurcholis Hanif, 2005; Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
  7. Purwanto Agus, Erwan, 2012, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta : Gava Media.
  8. Rotberg, Robert, 2003. ” The Failure and Collapse of Nation- State”, Breakdown, Prevention, and Repair dalam RobertI. Rotberg ( ed), When State Fail, Princenton University, Prevention.
  9. Subarsono, 2006, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Cet. II Yogyakarta, Penerbit PUSTAKA PELAJAR.
  10. Tuanaya, W., Tuhumury, J. J., & Wance, M. (2020). MANAGEMENT MODEL AND VILLAGE FUND ALLOCATION DURING PANDEMIC COVID-19 IN WAIHERU VILLAGE AMBON CITYINDONESIA. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(7), 13357-13369.
  11. Tuanaya, W., & Wance, ,M (2021) WAYAME VILLAGE GOVERNMENT PARTNERSHIP PATTERN IN HANDLING COVID 19 IN AMBON CITY, Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(3).
  12. T. Keban Yeremias, 2008 Enam Dimensi Strategis Administrasi Punlik Konsep, teori, dan isu. Cetakan Kedua. Yokyakarta, Penerbit : GAVA MEDIA
  13. Winarno Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses. Cet. 1 Yogyakarta Penerbit MedPres
  14. Sumber Lain :
  15. https://poskomalut.com, diakses 16 Mei 2020
  16. https://i-malut.com, diakses pada 10 Mei 2020
  17. https://bebas.kompas.id, diakses pada 10 Mei 2020
  18. https://karinov.co.id, diakses pada 10 Mei 2020
  19. https://www.timesindonesia.co.id, diakses pada 16 Mei 2020
  20. https://www.cnnindonesia.com/nasional, diakses pada 11 Desember 2020
  21. https://kumparan.com, diakses pada 11 Mei 2020
  22. https://kieraha.com, diakses pada 11 Mei 2020