Main Article Content

Abstract

Hampir seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan serius terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Negara-negara yang terdampak COVID-19 telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak (268,7 juta) di Asia Tenggara yang mengalami permasalahan COVID-19. Pemerintah Indoenesia dalam merespon COVID 19 telah mengeluarkan kebijakan strategis mengatasi penyebaran COVID-19, yakni Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). PSBB yang dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan. Namun fakta memperlihatkan kebijakan belum berjalan dengan efektif. Banyak unsur atau elemen yang tidak mematuhi kebijakan PSBB yang telah diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia, bakan menimbulkan persoalan baru dalam dinamika pemerintahan yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama deskriptif dan mengungkap. Hasil penelitian mendapati ada beberapa indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni: karakteristik dari masalah; karakteristik kebijakan; pelaksanaan kebijakan; hubungan antar organisasi; dan lingkungan kebijakan.

Keywords

Implementasi Kebijakan PSBB Covid-19

Article Details

References

  1. Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Bandung: Refika Aditama.
  2. Anderson, James E. 1979. Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart and Winston.
  3. Chatfield, Akemi Takeoka, and Jazem AlAnazi. 2015. “Collaborative Governance Matters to E-Government Interoperability.” International Journal of Public Administration in the Digital Age 2(3): 24–44.
  4. Crosby, Benjamin L. 1996. “Policy Implementation: The Organizational Challenge.” World Development 24(9 SPEC. ISS.): 1403–15.
  5. Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice-Hall.
  6. Edwards III, George C. 1980. Implementating Public Policy. Washington: Washington: Congressional Quarterly Press.
  7. Firmansyah, Rian. “Jokowi Minta PSBB Di 4 Provinsi Diterapkan Secara Ketat Dan Efektif.” https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13376391/jokowi-minta-psbb-di-4-provinsi-diterapkan-secara-ketat-dan-efektif.
  8. Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Imlementation in the Third World. New Jersey: New Jersey: Princeton University Press.
  9. “Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.” 2020. https://covid19.go.id/.
  10. Lating, Ali et al. 2021. “I Ndonesian G Overnance J Ournal ( Kajian Politik – Pemerintahan ) Covid-19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara Studi Governability ( Kapasitas Pemerintah ) Dalam Pengambilan Kebijakan Sektor Strategis Di Provinsi Maluku Utara.” 04(01): 27–41.
  11. Makoza, Frank. 2016. “The Level of E-Government Implementation: Case of Malawi.” International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications 11(2): 880–95.
  12. May, Peter J., and Søren C. Winter. 2009. “Politicians, Managers, and Street-Level Bureaucrats: Influences on Policy Implementation.” Journal of Public Administration Research and Theory.
  13. Mazmanian, dan Sbastier, Paul A. 1983. Imlementation and Public Policy. New Jersey: Scott, Foresman and Company.
  14. Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. 1975. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.” Administration & Society.
  15. Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif (Terjemahan). Jakarta: Jakarta: UI Pres.
  16. Rahman, Khairul, and Dede Mariana. 2017. “The Dynamics Policy of the Deputy Head of Region in the Implementation of Local Government.” 163(Icodag): 324–29.
  17. Rahmanto, Andre N., and Chairul Huda Atma Dirgatama. 2018. “The Implementation of E-Government through Social Media Use in Local Government of Solo Raya.” 2018 International Conference on Information and Communications Technology, ICOIACT 2018 2018-Janua(83): 765–68.
  18. Sabatier, Paul, and Daniel Mazmanian. 1980. “THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY: A FRAMEWORK OF ANALYSIS.” Policy Studies Journal.
  19. Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
  20. Weimer, David L dan Vining, Aidan R. 1999. Policy Analyis: Concepts and Practice. third edit. New Jersey: Prentice-Hall.
  21. Wirtz, Bernd W., Jan C. Weyerer, Marc Julian Thomas, and Anke Möller. 2017. “E-Government Implementation: Theoretical Aspects and Empirical Evidence.” Public Organization Review 17(1): 101–20.
  22. Wulandari, Widuri, and Siti Munawaroh. 2020. “The Implementation of Smart City in Creating Innovations of Public Services By Regional Governments (Case Study of Bandung City and Makassar City).” Jurnal Caraka Prabu 4(1): 47–68.