Main Article Content

Abstract

Demokrasi yang baik adalah yang mengangkat kepala daerah yang baik dan dapat dipercaya dalam pemilu. Pilkada diharapkan dilakukan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung daripada wakil rakyat, dan diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan aspirasi lokal dan inspirasi untuk menentukan nasib sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa partisipasi politik masyarakat terhadap pilkada Provinsi Jambi tahun 2020 dan mengetahui problematika sosial yang muncul baik dari segi pemilih, pihak peserta pemilu, maupun dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan pilkada Provinsi Jambi 2020 memang layak dilakukan. Sebagaimana hakim Mahkamah Konstitusi memberikan fakta dan data dalam putusannya bahwa terjadi beberapa dugaan kecurangan. Pemungutan suara ulang termasuk bagian dari demokrasi karena di dalam pemungutan suara ulang ada kegiatan yang merupakan penerapan ajaran demokrasi, yaitu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah

Keywords

Putusan Mahkamah Konstitusi Pilkada Pemungutan Suara Ulang Partisipasi Masyarakat

Article Details

References

  1. HBM, Munir dkk. Pendidikan Pancasila. Malang: Madani Media. 2015.
  2. Asshidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
  3. Labolo, Muhadam; Ilham Teguh. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori Konsep dan Isu Strategis). Jakarta. Rajawali Pers. 2015.
  4. Surbakti, Ramlan; Supriyanto, Didik; Santoso Topo. Penanganan Pelanggaran Pemilu. Buku ke-15. Jakarta. Seri Demokrasi Elektoral. 2020.
  5. Widjiastuti, Agustin. Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia. Surabaya. UPHS Journal. 2016.
  6. Gushevinalti. Komunikasi dan Pemilihan Umum 2014; Persiapan, Pelaksanaan dan Masa Depan. Jakarta. Prosiding Seminar Besar Nasional Komunikasi. 2014.
  7. Agustiwi, Asri. Aspek-aspek Perubahan Sosial yang Didukung dengan Peubahan Hukum. Surakarta. Universitas Surakarata. 2019.
  8. Handayani, Retnosari; Fahmi, Khairul. Problematika Pemungutan Suara Serentak Tahun 2019. Pontianak. Jurnal Hukum Media Bhakti. 2020.
  9. Fahmi, Kairul. Menelusuri Konsep Keadilan Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta. Jurnal Cita Hukum. 2019.
  10. Effendi, Hasan; Mah, Mulyana. Pengaruh Legitimasi Masyarakat Terhadap Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada 2017 di kabupaten Gayo Luwes. Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. 2020.
  11. Pamungkas, S. Partai Politik (Teori dan Praktik di Indonesia). Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. 2011.
  12. Pengertian Demokrasi, Demokratis, dan Demokratisasi, Kanal Pengetahuan, https://www.kanalpengetahuan.com/pengertian-demokrasi-demokratis-dan-demokratisasi , diakses pada 1 April 2021.
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
  14. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
  16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
  17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
  18. PKPU No. 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara