Main Article Content

Abstract

Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online atau Sikesal merupakan sebuah program E-Government yang berfungsi sebagai tempat pengaduan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kota Jambi yang berkaitan dengan perbaikan atau permasalahan pelayanan publik. Permasalahan pada penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan aplikasi Sikesal di Kota Jambi dikarenakan beberapa indikator kesiapan pelaksanan E-Government itu tidak tercapai. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksaan E-Government pada aplikasi Sikesal di Kota Jambi tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan teori Indrajit yakni terkait indikator kesiapan pelaksanaan E-Government di daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kota Jambi, tepatnya di Dinas Komunikasi Informatika serta beberapa Dinas yang memiliki laporan terbanyak pada aplikasi Sikesal ini. Jenis dan sumber data penelitian dibagi atas data primer dengan teknik pengambilan informan secara purposif dan data sekunder berupa data-data penunjang yang berkaitan dengan aplikasi Sikesal. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan E-Government pada aplikasi Sikesal oleh Pemerintah Kota Jambi tahun 2018-2019 berjalan tidak optimal, hal ini dikarenakan tingkat kesiapan E-Government hanya terpenuhi dua indikator dari total lima indikator pelaksanaan.

Keywords

Implementasi E-Government Pemerintah Daerah

Article Details

References

  1. Amalia, I. (2020). Persepsi Kemanfaatan Dan Kemudahan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Online (SIkesal) Kota Jambi. Jurnal Khazanah Intelektual, 4(1), 615–627. https://doi.org/https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.62
  2. Atthahara, H. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government?: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas. Jurnal Politikom Indonesiana, 3(1), 66–77.
  3. Brinkerhoff, D. W., & Wetterberg, A. (2013). Performance-based public management reforms: Experience and emerging lessons from service delivery improvement in Indonesia. International Review of Administrative Sciences, 79(3), 433–457. https://doi.org/10.1177/0020852313491059
  4. Buchari, R. A. (2016). Implementasi E-Service Pada Organisasi Publik Di Bidang Pelayanan Publik Di Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Sosiohumaniora, 18(3), 225. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.8762
  5. Craswell, J. W.(2018). Reserach Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
  6. Damanik, M. P. (2017). E-Government Dan Aplikasinya Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 21(2), 151.
  7. Dewandaru, D. S. (2013). Pemanfaatan Aplikasi E-Office untuk Mendukung Penerapan E-Government dalam Kegiatan Perkantoran Studi Kasus: Puslitbang Jalan dan Jembatan. Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2013 (SENTIKA 2013), 2013(Sentika), 232–239.
  8. Edhy Sutanta, R. W. (2012). Pemanfaatan database kependudukan untuk aplikasi. Jurnal Riset Daerah, XI(1), 1652–1670.
  9. Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service. Journal Sasi, 17(3), 21–30.
  10. Indrajit, R. E. (2007). Electronic Government in Action. Aptikom.
  11. Mahmudah, D. (2018). Persepsi Aparat Pemerintah Kota Jambi terhadap Kegunaan dan Kemudahan Penggunaan Media Pengaduan Berbasis Aplikasi. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 22(2), 123. https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220203
  12. Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Innovation. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), 202–216. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115
  13. Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, 2(1), 32–42.
  14. Nurdin, I. (2019). Metodologi Penelitian Sosial (1st ed.). Media Sahabat Cendekia.
  15. Purwandani, S., Maesaroh, M., & ... (2012). Analisis Penerapan Electronic Government Di Kabupaten Pati. Journal of Public Policy …, 1–38. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/1298/1321
  16. Putri, N. A. D., & Darmawan, E. (2018). E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau dalam Penerapan E-Government (Studi Terhadap Kepri Smart Province). Kemudi, 3(1), 173–192.
  17. Ratminto., & Winarsih, A. S. (2013). Manajemen Pelayanan. Pustaka Belajar.
  18. Ratnasari, L. (2021). Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Melalui Aplikasi “Monggo Lapor” di Sekretariat Daerah Kota Magelang. Jurnal Administrasi Negara (JMAN), 5(2), 52–62.
  19. Resnick, D. (2014). Urban Governance and Service Delivery in African Cities: The Role of Politics and Policies. Development Policy Review, 32(SUPPL1), 3–17. https://doi.org/10.1111/dpr.12066
  20. Sedarmayanti. (2018). Komunikasi Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.
  21. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombiniasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
  22. Susena, E. (2016). Efektivitas Penerapan Electronic Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Sragen. Jurnal SAINSTECH Politeknik Indonusa Surakarta, 2(6), 56–63.
  23. Wahyuni, F., & Angraini. (2015). Evaluasi Penerapan E-Government Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Riau Menggunakan Pendekatan Metode Pegi. Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi, 1(1), 39–43. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/article/view/1303/pdf_4
  24. Wahyuningsih, D., & Purnomo, E. P. (2020). Studi Komparasi: Penerapan E-Government di Korea Selatan dan Indonesia. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 5(2), 37. https://doi.org/10.33506/jn.v5i2.822
  25. Yanuar, R. M. (2019). Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus: Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan). Jurnal Ilmu Pemerintahan, 04(0274), 20. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi