Main Article Content

Abstract

Artikel ini ini membahas dominasi aktor yang terlibat dalam korupsi proyek pengadaan untuk proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Nasional (P3SON) di hambalang, yang melibatkan Andi Mallarangeng sebagai Kementerian Pemuda dan Olahraga pada saat itu. Secara metodologis, ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan keputusan Mahkamah Agung No. 2427 K / Pid.sus / 2014 sebagai basis data. Untuk mempertajam analisis, peneliti menggunakan Crosstab Query pada aplikasi Nvivo 12 plus. Penelitian ini menemukan bahwa adanya tiga aktor yang paling dominan dalam kasus hambalang ini. Andi Mallarangeng sebagai Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian Wafid Muharram sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga KSO Adhi-Wika sebagai pihak yang mengusulkan untuk memenangkan lelang proyek Hambambalang.

Keywords

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Hambalang

Article Details

References

  1. Candra, D., & Arifin. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. Jurnal BPPK, 28-55.
  2. Djamil, M. N., & Djafar, M. (2016). Etika Publik Pejabat Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Ethics of Public Officials of the State in Operation Clean Government Operation Clean Government. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, 57-68.
  3. Drury, A. C., Krieckhaus, J., & Lusztig, M. (2006). Corruption, Democracy, and Economic Growth. International Political Science Review, 121-136.
  4. Graycar, A. (2019). Mapping Corruption in Procurement. Journal of Financial Crime, 162-178.
  5. Harziani, P., Sudarma, M., & Mulawarman, A. D. (2017). Sisi Lain Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sebuah Studi Dramaturgi . Jurnal InFestasi, 253-264.
  6. Kurniawan, M. R., & Pujiyono. (2018). MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH PNS. Jurnal Law Reform, 115-131.
  7. Maryanto. (2012). Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah CIVIS.
  8. Nathan, A. J., & Scobell, A. (2012). How China Sees America: The Sum of Beijings Fears. Foreign Affairs, 32-47.
  9. Rini, & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan Dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 73-90.
  10. Setiawan, I. (2016). Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, 1-13.
  11. Setyadiharja, R., & and Nurmandi, A. (2014). Implementasi Sistem E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik , 444-481.
  12. Shah, A., & Schacter, M. (2004). Combating corruption: look before you leap. Finance & Development, 40-43.
  13. Sopian, A. (2012). EVALUASI PENAWARAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH . Palembang: Balai Diklat Keuangan Palembang.
  14. Wafi, Muhammad, P., Rizal Setya, K., & Wijaya. (2017). Implementasi Metode Promethee II Untuk Menentukan Pemenang Tender Proyek (Studi Kasus?: Dinas Perhubungan Dan LLAJ Provinsi Jawa Timur ). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, 12-31.
  15. Zebua, F. R., Jauhari, I., & Siregar, T. (2008). Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. Mercatoria, 150-162.