Main Article Content

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Non-Government Organization (NGO) dalam pencegahan korupsi ditingkat Daerah. Penelitian ini berfokus kepada NGO Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) yang ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. GMPK merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi mulai dari tingkat pusat sampai saat sekarang ini sudah tersebar di daerah-daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik observasi, wawancara dengan stakeholder, dan telaah dokumen dan sumber referensi untuk mendapatkan data yang mendalam dari narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran organisasi GMPK dalam melakukan pencegahan korupsi dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu pendidikan anti korupsi untuk segala kelompok usia, rencana GMPK ikut serta dalam mengawasi dana desa, serta pendampingan dalam pelaporan kasus korupsi. Meskipun dalam melaksanakan perannya dalam pencegahan korupsi organisasi GMPK belum maksimal, namun dengan adanya organisasi GMPK cukup membantu pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melakukan pencegahan korupsi dilingkungannya.

Keywords

Non-Government Organization Korupsi Pemerintah Daerah

Article Details

References

  1. Arifin, Z. (2014). Korupsi: Simbol Identitas. Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya, 1-4.
  2. Butt, S. (2012). Corruption and Law in Indonesia. New York: Routledge.
  3. Chairiyah, Nadziroh, & Pratomo, W. (2017). Konsep Pembelajaran PKN dalam Menanamkan Konsep Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini di Sekolah Dasar. Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, 1-8.
  4. Epakartika, Nugraha, M. R., & Budiono, A. (2020). Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantsan Korupsi Sektor Sumberdaya Alam. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 93-106.
  5. Ghoffar, A., Winata, M. R., & Sabila, S. (2021). Konstitusi Anti Korupsi. Depok: Rajawali Pers.
  6. Idrus, M. (2009). metode penelitian ilmu sosial ,pendekatan kualitatif dan. Kuantitatif. Jakarta: Erlangga.
  7. Kholid, A. (2020, January 6). Pendampingan Kasus Korupsi oleh GMPK Wonosobo. (I. L. Arofati, Interviewer)
  8. Prasetia, E. J. (2015). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Investigation Corruption Transparancy Independent. Tanjung Pinang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang.
  9. Ratna, N. K. (2010). Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  10. Retnowati, Y., & Utami, Y. (2014). Relevansi Gerakan Anti Korupsi untuk Pembangunan. Jurnal Paradigma, 1-14.
  11. Rifaid, & Rusnaedy, Z. (2019). Collective Action NGO dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan. Gorontalo: Journal of Government and Political Studies, 89-103.
  12. Ronaldo. (2021, Oktober 28). Korupsi 200 Juta Dana Bantuan Desa, Kades di Wonosobo Diciduk Polisi . Retrieved from www.tvonenews.com: https://www.tvonenews.com/berita/11959-korupsi-200-juta-dana-bantuan-desa-kades-di-wonosobo-diciduk-polisi
  13. Salistina, D. (2015). Pendidikan Anti Korupsi melalui Hidden Curriculum dan Pendidikan Moral. Jurnal Pendidikan Islam , 163-184.
  14. Siahaan, A. L. (2020). Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Daerah dalam Menjaga Peralihan Kewenangan Pemungutan Pajak Kepada Pemerintah Daerah. Jurnal Sosiohumaniora Kodepena, 52-62.
  15. Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
  16. Tamtomo, A. B. (2022, Februari 1). Info Grafik: Rangkai Masalah Korupsi Kepala Daerah. Retrieved from www.kompas.com: https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/25/093400082/infografik--rangkai-masalah-korupsi-kepala-daerah
  17. Utami, I. S. (2018). Desentralisasi, Korupsi dan Tambal Sulam Pemerintahan daerah di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 35-46.
  18. Widjaja, W. (2007). Otonomi daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
  19. Widyastono, H. (2013). Strategi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. Jurnal TEKNODIK , 194-208.
  20. Zachrie, R., & Wijayanto. (2009). Korupsi mengorupsi Indonesia : sebab, akibat, dan prospek pemberantasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.